MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA IAIN MADURA GELAR KULIAH TAMU

• Diposting Oleh Admin Web MMPI
• Rabu, 8 November 2023
• Dilihat 71 Kali

Magister Manajemen Pendidikan Islam IAIN Madura menggelar kuliah tamu yang bertempat di aula fakultas tarbiyah (Rabu, 08 Nopember 2023). Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menyiapkan mahasiswa Program Pascasarjana  dalam memahami Populisme, Demokratisasi, Multikulturalisme: Artikulasi Baru Islam Di Indonesia Dalam Nalar Keagamaan Masyarakat dengan menghadirkan Prof. Dr. Syamsul Arifin, M. Si, profesor dari Universitas Muhammadiyah Malang, setelah 1 bulan sebelumnya telah menggelar stadium general untuk mahasiswa Madin (Madrasah Diniyah). Stadium general ini mengangkat tema "Populisme, Demokratisasi, Multikulturalisme, Artikulasi Baru Islam di Indonesia dalam Nalar Keagamaan Masyarakat". Acara ini dihadiri oleh pimpinan rektorat, pimpinan di lingkungan Pascasarjana dan para mahasiswa Pascasarjana IAIN Madura. Di sesi pembukaan acara ini diisi dengan beberapa sambutan, sambutan pertama disampaikan oleh Direktur Pascasarjana IAIN Madura, Dr. H. Atiqullah, M.Pd.I dan sambutan kedua disampaikan oleh Wakil Rektor 1, Prof. Dr. H. Maimun Nawawi, M. Hi. Warek 1 dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan terselenggaranya kuliah tamu ini bagian dari meningkatkan mutu IAIN Madura menuju UIN Madura. Di samping itu, tema yang diangkat dalam acara ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang akan menghadapi pesta demokrasi Indonesia di awal tahun 2024.

Menurut Prof. Syamsul Islamic Studies dipetakan menjadi Islam sebagai realitas wahyu dan Islam sebagai realita sosial. Selain itu, prof. Syamsul juga memaparkan tentang populisme. Menurutnya, populisme dalam konteks pilpres 2024 harus menggunakan rasional choice bukan emosional choice. Maka penting tentang adanya edukasi politik di masyarakat. Demokrasi akan terbangun apabila basis ekomomi dan moral yang kuat di masyarakat.

Politik elektoral, politik kekuasaan, atau apa pun namanya, adalah realitas politik yang tidak bisa dihindari oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah harus pandai dan bijak dalam memainkan peran politik di dua level sekaligus: institusional (Muhammadiyah sebagai organisasi) dan personal (Muhammadiyah sebagai entitas dari berbagai anggota Muhammadiyah). Sebagai organisasi, Muhammadiyah menegaskan khitahnya, di samping Khitah Palembang yang dirumuskan pada 1956, juga khitah berikutnya yaitu Khitah Ponorogo (1969), Khitah Ujung Pandang (1971), Khitah Surabaya (1978), dan Khitah Denpasar (2002). Tentu ada konteks yang melatarbelakangi pada tiap-tiap khitah sehingga terdapat keunikan dan penekanan pada aspek tertentu. Namun demikian, terdapat semangat moral yang sama, yakni Muhammadiyah secara formal keorganisasian tetap netral dan menjaga jarak dengan berbagai institusi kepartaian, tetapi tetap aktif melakoni peran sebagai civil society yang kritis terhadap lebijakan pemerintah.